2005-05-27

Jakarta, Acehkita. Pemegang saham ExxonMobil mendesak manajemen perusahaan minyak dan gas itu untuk meninjau kembali hubungan dengan militer Indonesia menyusul terjadinya kasus kejahatan kemanusiaan di Aceh. Para pemegang saham yang tergabung dalam dana pensiun Kota New York (New York City Pension System) itu juga mempertanyakan risiko bagi investasi mereka bila pihak ExxonMobil memberikan sejumlah dana kepada militer Indonesia.

Demikian isi resolusi yang didukung 7,6 persen suara dalam rapat tahunan pemegang saham ExxonMobil di kota Dallas, negara bagian Texas, Rabu, 25 Mei 2005. Jumlah saham ExxonMobil sendiri mencapai 498 juta lembar dengan nilai lebih dari 27 miliar dollar dan terdaftar sebagai perusahaan publik di bursa saham New York dengan kode perdagangan XOM.

Kendati hanya didukung 7,6 persen, namun angka ini lebih tinggi dibanding isu pengadopsian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam peraturan perusahaan ExxonMobil yang dikampanyekan Amnesty International, yang hanya memperoleh 6 persen suara. Sementara isu perubahan iklim global yang divoting tahun lalu dan dikampanyekan oleh Christian Brother didukung 8,8 persen suara. Angka 7,6 persen itu bahkan lebih tinggi dari agenda pemberian kompensasi kepada jajaran dewan komisaris (board) perusahaan yang hanya didukung 5,4 persen pemegang saham.

Resolusi itu juga meminta manajemen ExxonMobil untuk melaporkan kepada pemegang saham mengenai risiko potensial bagi investor dan beban yang diakibatkan pembayaran korporat kepada TNI.

Selain itu, salah seorang wakil pemegang saham, Elena Acosta dari Antioch New England Graduate School Faculty Senate, juga mengingatkan investor untuk memberikan kompensasi kepada warga Aceh yang gasnya diambil ExxonMobil dari lapangan Arun, Lhokseumawe. Pemberian kompensasi itu meliputi dampak lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer Indonesia dengan dukungan dana dari ExxonMobil.

“Kami, sebagai pemegang saham yang peduli, membutuhkan keamanan investasi kami dengan menjamin bahwa ExxonMobil tidak terlibat dalam kegiatan kejahatan kemanusiaan,” kata Elena melalui keterangan pers yang dikeluarkan International Labor Right Fund.

Sejumlah laporan hak asasi manusia menyebutkan, di masa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM), salah satu fasilitas ExxonMobil bernama Rancung, Lhokseumawe, digunakan sebagai tempat penangkapan dan penyiksaan.

Kendati demikian, tidak diperoleh keterangan berapa besarnya dana yang telah dikeluarkan ExxonMobil untuk membiayai operasional TNI di Aceh. Ini berbeda dengan kasus PT Freeport Indonesia (PT FI) yang secara resmi mengumumkan telah membayar ‘biaya keamanan’ kepada sedikitnya 2.300 personel TNI sebesar 5,6 juta dollar AS pada tahun 2002, dan 4,7 juta dollar AS di tahun sebelumnya.

Laporan ini mencuat ke permukaan setelah perusahaan induk mereka, Freeport McMoran Copper & Gold, Inc. membuat laporan kepada US Securities and Exchange Commission (badan pengawas pasar modal) tentang besarnya dana yang diberikan kepada TNI. Dalam laporan yang dibuat pada Maret 2003 itu, juga disebutkan biaya sebesar 400 ribu dollar AS untuk berbagai prasarana pertahanan selama tahun 2002, dan 500.000 dollar AS di tahun sebelumnya.

Seperti halnya ExxonMobil, dalam rapat tahunan pemegang saham yang digelar 5 Mei lalu, manajemen Freeport McMoran juga menerima resolusi dari para pemegang sahamnya, yang mempertanyakan pengeluaran dana untuk militer Indonesia. Pemegang saham Freeport yang juga terdiri dari pensiunan petugas pemadam kebakaran, guru, dan polisi berhasil menggalang 7 persen dukungan.

Namun, mengutip sejumlah sumber, peneliti dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada, M Najib Azca menyatakan, ExxonMobil diperkirakan memberi setoran sebesar 500.000 dollar AS per bulan untuk 3.000 prajurit TNI termasuk, dukungan dalam bentuk pengadaan perlengkapan dan kendaraan lainnya.

ANALISIS
Ketika yang Bersenjata Ikut Berniaga:
Catatan dari Daerah Konflik

Namun, Public Relation ExxonMobil Indonesia, Deva Rachman, ketika dihubungi acehkita menyatakan, masalah ‘uang keamanan’ kepada TNI merupakan tanggung jawab pemerintah. “Dari sektor pengaman, kalau pemberian secara langsung ke TNI rasanya enggak, ya. Tapi saya perlu waktu lebih lama untuk konfirmasi lagi,” katanya.

Namun mengenai resolusi para pemegang saham, menurut Deva, hal tersebut merupakan kewenangan kantor pusat ExxonMobil di Amerika. “Semua itu menjadi kewenangan kantor pusat untuk menjawabnya,” tandasnya.

ExxonMobil sendiri kini menguasai lapangan gas Aceh dengan kapasitas produksi 1,5 miliar kaki kubik gas per hari atau 11 persen dari produksi ExxonMobil di seluruh dunia untuk tahun 2004. Perusahaan tersebut juga telah membukukan keuntungan mencapai 25,33 miliar dollar di tahun 2004, yang disebut-sebut sebagai rekor dunia.

Namun menurut International Labor Right Fund, ExxonMobil hanya membantu sekitar 8 juta dollar untuk penanganan bencana tsunami atau kurang dari 1/3 dari 1 persen keuntungan tahun 2004. “Itupun termasuk 3 juta dollar AS dari 100.000 pekerja, pensiunan, dan distributor,” tulis siaran pers tersebut.

Di sisi lain, perusahaan yang beroperasi di Aceh sejak awal 1980-an itu tercatat sebagai penyumbang dana kampanye Presiden George Walker Bush dan Wapres Dick Cheney, serta sejumlah politisi dari Partai Republik selama musim kampanye 2004 lalu.

Rapat tahunan pemegang saham ExxonMobil tahun ini digelar bersamaan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Amerika Serikat. ExxonMobil sendiri dijadwalkan akan menjamu rombongan pejabat Indonesia di Mandarin Oriental Hotel, Washington D.C. [dan]